Manajemen Pengawasan (DMP)

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar

rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Masing-masing organisasi mempunyai rencana

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menjaga agar organisasi itu dapat

mencapai tujuannya mutlak diperlukan pengawasan. Pengawasan berfungsi menjaga agar

seluruh jajaran berjalan di atas rel yang benar.

Pengawasan dapat dilakukan dari jauh maupun dari dekat. Pengawasan dari

jauh disebut pemantauan atau monitoring ini dapat dilakukan menggunakan sarana telepon,

fax, atau radio. Wujud pengawasan cara ini adalah permintaan laporan kepada bawahan dan

jawaban dari bawahan atas permintaan tersebut. Jika pengawasan dari jauh tidak efektif

dapat dilakukan pengawasan langsung ke obyeknya. Dalam hal ini pengawasan yang

dilakukan disebut sebagai pemeriksaan yang berarti pemeriksa berhadapan langsung

dengan obyek yang diperlukan.

Yang menjadi acuan kegiatan pengawasan adalah rencana, program kerja,

prosedur atau petunjuk pelaksanaan yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk

perundang-undangan baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden,

Keputusan Menteri, Keputusan Dirjen dan sebagainya. Bahwa Bea Cukai harus memungut

bea masuk atas suatu jenis barang impor dengan suatu tarif tertentu pada hakikatnya adalah

suatu rencana yang dituangkan dalam perundang-undangan. Demikian pula tata cara

pemeriksaan barang impor berdasarkan prosedur atau petunjuk pelaksanaan tertentu yang

dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri atau Surat Keputusan Direktur Jenderal pada

hakikatnya adalah untuk mengamankan rencana yang telah ditetapkan. Tata cara penetapan

harga, tarif, pemeriksaan barang, patroli dan pemeriksaan kapal dimaksudkan agar rencana

yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan efektif (mencapai sasaran yang

ditetapkan).

Pengawasan bekerja dengan memakai semua undang-undang, prosedur dan

tatacara yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur atau pembanding untuk mengetahui

apakah pelaksanaan kegiatan pokok organisasi itu telah berjalan dengan baik. Pengawasan

bekerja pada saat pelaksanaan tugas pokok organisasi sedang berlangsung dan diharapkan

segera bisa mengoreksi pelaksanaan kegiatan apabila diketahui ada penyimpangan.

Penyimpangan di sini berarti ada kegiatan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan

undang-undang, prosedur atau juklak yang ditetapkan yang kalau tidak dikoreksi akan

menyebabkan organisasi akan menyimpang makin jauh dari tujuannya. Contoh klasik dari

penyimpangan misalnya barang yang seharusnya dikenakan bea masuk 20 % tetapi

dipungut hanya 10 % atau pemeriksaan barang yang tidak teliti sehingga mengakibatkan

bea masuk menjadi lebih kecil.

Pada umumnya para ilmuwan membedakan kegiatan pengawasan dengan

evaluasi. Jika pengawasan dilakukan dengan pada saat kegiatan berlangsung maka

evaluasi dilakukan setelah kegiatan selesai namun di dalam prakteknya kedua kegiatan ini

hampir sama bentuknya karena setiap kegiatan pengawasan pasti akan terkait dengan

evaluasi dan setiap kegiatan evaluasi pasti mengandung aspek pengawasan.

Jika kita sepakati pengertian pengawasan adalah kegiatan untuk menjaga

agar semua peraturan dipenuhi atau dijalankan, maka sebenarnya kegiatan ini harus

dilaksanakan oleh semua orang dalam organisasi. Petugas Bea Cukai yang meneliti

dokumen pada hakekatnya sedang melakukan pengawasan sebab ia meneliti apakah

importir memberitahukan tarif pos dengan benar sesuai peraturan tentang klasifikasi atau

memberitahukan harga barang dengan benar sesuai peraturan tentang penetapan harga.

Demikian juga petugas yang melakukan pemeriksaan barang impor pada hakikatnya

melakukan pengawasan karena ia meneliti apakah importir memberitahukan jumlah dan

jenis barang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selama ini yang dianggap pengawasan adalah orang mengawasi orang

misalnya kegiatan seorang petugas Bea Cukai yang mengawasi petugas lainnya yang

sedang memeriksa barang atau petugas Inspektorat Jenderal meneliti hasil pekerjaan

petugas Bea Cukai. Petugas Bea Cukai yang meneliti dokumen juga melakukan

pengawasan tetapi yang diawasi bukan petugas Bea Cukai melainkan importir atau eksportir

yang mengajukan dokumen.

Dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-32/KMK.01/1998

tanggal 4 Pebruari 1998 tentang Organisasi dan Tatakerja Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai terjadi perubahan tugas dan fungsi dimana Kantor Wilayah mempunyai fungsi operasi

pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan dan penyidikan yang

tidak dimiliki oleh Kantor Pelayanan. Dengan kata lain dinyatakan bahwa fungsi pengawasan

berada di Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan hanya berfungsi pelayanan. Dalam hal ini

muncul pertanyaan apakah dengan demikian di Kantor Pelayanan Bea Cukai tiadak

dimungkinkan adanya operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan,

penindakan dan penyidikan.

Overview

Diklat Manajemen Pengawasan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keteram-pilan manajemen dibidang pengawasan para Inspektur/Kepala Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) dan APIP selaku pimpinan instansi pengawasan dalam menyelenggarakan penge-lolaan pengawasan pada unit kerja masing-masing untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Tujuan Diklat

Meningkatkan kemampuan para pimpinan instansi pengawasan selaku manajer pengawasan, dalam merencanakan, mengelola dan mengendalikan tugas pengawasan atas pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan agar berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna serta sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran Diklat

Sasaran Diklat Manajemen Pengawasan adalah menyiapkan pimpinan instansi pengawasan agar:

• Mempunyai pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang memenuhi prinsip-prinsip manajemen dibidang pengawasan pada jenjang jabatan yang didudukinya.

• Memiliki persepsi yang sama mengenai tugas-tugas dibidang pengawasan.

• Meningkatkan wawasan dan profesionalisme.